Aspek Hukum Perijinan Dan Pertanahan

Aspek Hukum Perijinan Dan Pertanahan

20 – 22 April, 15 – 17 Juni 2016 l 08.00-16.00 WIB
Hotel Golden Flower (Bandung)
Hotel The 1O1 (Yogyakarta)
Hotel IBIS (Kuta Bali)
Hotel Senggidi (Lombok)
Hotel Santika (Malang)

DESKRIPSI

Prinsip izin terkait dalam hukum publik oleh karena berkaitan dengan perundang-undangan pengecualiannya apabila ada aspek perdata yang berupa persetujuan seperti halnya dalam pemberian izin khusus. Izin merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara bersegi satu yang diaplikasikan dalam peraturan berdasarkan persyaratan dan prosedur sebagaimana ketentuan perundang-undangan.

Aspek Hukum Perijinan Dan Pertanahan

Aspek Hukum Perijinan Dan Pertanahan

Tanah adalah salah satu harta yang sangat berharga di muka bumi ini, yang dalam sepanjang sejarah peradaban umat manusia tak henti-hentinya memberikan problema problema rumit. Indonesia, yang memiliki daratan (tanah) yang sangat luas, telah menjadikan persoalan tanah sebagai salah satu persoalan yang paling urgen diantara persoalan lainya. Maka tak heran, pasca Indonesia merdeka, hal pertama yang dilakukan oleh pemuka bangsa dikala itu adalah proyek “landreform” ditandai dengan diundangkannya UU No 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, selanjutnya disingkat UUPA.

Dalam UUPA sendiri memberikan landasan hukum bagi pengambilan tanah hak ini dengan menentukan : Untuk kepentingan umum, termasuk kepentingan bangsa dan negara serta kepentingan bersama dari rakyat, hak-hak atas tanah dapat dicabut, dengan memberi ganti kerugian yang layak menurut cara yang diatur dengan Undang-Undang. Pembangunan yang tengah giat dilakukan pemerintah saat ini kerap kali berbenturan dengan masalah pengadaan tanah. Agar tidak melanggar hak pemilik tanah, pengadaan tanah tersebut mesti dilakukan dengan memerhatikan prinsip-prinsip kepentingan umum (public interest) sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal inilah yang akan dibahas lebih jauh dalam workshop ini.

TUJUAN

Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada peserta tentang aspek-aspek hukum menyangkut aturan-aturan pembebasan tanah serta bagaimana praktek pembebasan lahan yang perlu diperhatikan dalam konteks reformasi hukum pertanahan, ganti rugi pembebasan lahan dan penyelesaian sengketa akibat dari pembebasan lahan.

MATERI KURSUS

  • Pengaturan Hukum Tanah di Indonesia
  • Undang-Undang2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Pembangunan (UU PTuP)
  • Konversi Tanah Barat ke Hak Atas Tanah Nasional
  • Tanah Hak Ulayat
  • Prosedur dan Dasar Hukun Perzinan (Izin Lokasi)
  • Prosedur dan Dasar Hukum Pelayanan Surat Izin Tempat Usaha (SITU)
  • Prosedur dan Dasar Hukum Pelayanan Izin Gangguan (HO)
  • Prosedur dan Dasar Hukum Izin Usaha Jasa Pertambangan
  • Hak Publik Dan Hak Privat Atas Tanah
  • Jenis-Jenis Hak Atas Tanah
  • Hak Milik
  • Hak Guna Usaha
  • Hak Guna Bangunan
  • Hak Pakai
  • Hak Tanggungan
  • Pengadaan Tanah
  • Pembebesan Tanah
  • Pencabutan Hak Atas Tanah
  • Larangan Kepemilikan Tanah Absentee

METODE

Presentation, Discussion, Case Study,  Evaluation

PESERTA

Manager Legal, Legal Officer, Corporate Secretary, tim penilai asset perusahaan

Kebijakan Umum pengadaan Barang dan Jasa

 FASILITAS

1. Sertifikat
2. Training Kit
3. Module / Handout
4. Softcopy (USB flashdisk)
5. Lunch
6. Coffee Break
7. Souvenir
8. Transportasi antar jemput selama training ( bandara / stasiun/ terminal, Hotel-tempat pelatihan PP)
9. Instruktur Berkualitas

INFORMASI & PENDAFTARAN

EVIOPLUS CONSULTANT
Jl.Anggun Utara Blok P-25, Graha Estetika
Pedalangan, Banyumanik – Semarang
Phone : 024-70196308 / 088218661644 (CDMA)
Email  : evioplus@yahoo.com
: yopi@evioplus.com
In House Training: Depend on request
Yopi : 085 225 899 555
Pin BB: 5B038F39

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *